 |
| KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) |
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN yaitu kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Sesuai Perpres No. 76/2017 Kepada pemegang KMILN dapat diberikan Fasilitas. Fasilitas bagi pemegang KMILN yang merupakan WNI, berupa: a) membuka rekening di bank umum; b) memiliki properti di Indonesia; dan/atau c) mendirikan tubuh perjuangan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu untuk beberapa hal Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dapat digunakan sebagai pengganti KTP, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Presiden No. 76/2017 yang berbunyi “Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam menerima fasilitas.”
Sebagaimana diketahui, dengan pertimbangan untuk memberdayakan dan meningkatkan tugas masyarakat Indonesia di luar negeri, pemerintah memandang perlu diberikan akomodasi yang memadai untuk dapat terlibat aktif dalam aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya. Dengan pertimbagan ini, pada 3 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 76 Tahun 2017 wacana Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.
“Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yaitu Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan bekerja di luar negeri,” suara Pasal 1 ayat (1) Perpres ini.
Mengenai pengertian Orang Asing itu sendiri disebutkan dalam Perpres ini yaitu orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara gila yang orang bau tanah kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
Menurut Perpres ini, Pemerintah menunjukkan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu sepanjang tidak memiliki problem hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia.
“KMILN sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk jangka waktu tertentu,” suara Pasal 2 ayat (2) Perpres ini. Sedangkan persyaratan, kriteria, serta tata cara penerbitan KMILN ditetapkan oleh Peraturan Meneri Luar Negeri.
Dengan memegang KMILN, Perpres ini menyebutkan, Masyarakat Indonesia di Luar Negeri diberikan akomodasi berupa: a. Membuka rekening di bank umum; b. Memiliki properti di Indonesia; dan/atau c. Mendirikan tubuh perjuangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal peraturan perundangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, menurut Perpres ini, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam menerima akomodasi sebagaimana dimaksud.
“Pemegang KMILN yang merupakan WNI tidak memerlukan adanya izin tinggal atau izin kerja,” suara Pasal 4 Perpres ini.
Perpres ini menegaskan, Instansi Pemerintah menunjukkan kemudahan bagi pemegang KMILN dengan mengacu kepada ketentuan dalam Perpres ini.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” suara Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 4 Agustus 2017 itu.
Tag :
Berita
0 Komentar untuk "Warta Dapodik KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)"