Sahabat guru Indonesia, kali ini kami akan membuatkan file Permendikbud nomor 10 tahun 2017 perihal perlindungan bagi Pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa guru atau pendidikan merupakan ujung tombak dalam penentu keberhasilan pendidikan di Indonesia. Oleh alasannya itu Guru harus diberikan perlindungan yang sempurna biar dapat mendidik generasi penerus bangsa secara profesional tanpa harus khawatir dengan kasus-kasus yang sebelumnya terjadi ibarat guru yang dilaporkan oleh orangtua siswa alasannya dituduh menganiaya siswa. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi dan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih bijak lagi memmbuat peraturan khususnya bagi para pendidik.
Untuk lebih jelasnya berikut kami bagikan file PDF lengkap dan isi dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2017 perihal perlindungan bagi Pendidik dan tenaga kependidikan. selamat membaca
Download PDF - Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017
Adapun Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidik yaitu guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
2. Tenaga Kependidikan yaitu pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
3. Satuan Pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Organisasi Profesi yaitu kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
5. Pemerintah yaitu pemerintah pusat.
6. Pemerintah Daerah yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
7. Masyarakat yaitu kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk tubuh hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Kementerian yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.
Sedangkan Pasal 2 menjelaskan tentang
(1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
a. hukum;b. profesi;
c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
d. hak atas kekayaan intelektual.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a mencakup perlindungan terhadap:
a. tindak kekerasan;b. ancaman;
c. perlakuan diskriminatif;
d. intimidasi; dan/atau
e. perlakuan tidak adil,
dari pihak penerima didik, orang renta penerima didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan peran sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad b mencakup perlindungan terhadap:
a. pemutusan kekerabatan kerja yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
c. pembatasan dalam memberikan pandangan;
d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad c mencakup perlindungan terhadap risiko:
a. gangguan keamanan kerja;b. kecelakaan kerja;
c. kebakaran pada waktu kerja;
d. bencana alam;
e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
f. risiko lain.
(6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad d berupa perlindungan terhadap:
a. hak cipta; dan/ataub. hak kekayaan industri.
Pasal 3
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban:
a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
c. Satuan Pendidikan;
d. Organisasi Profesi; dan/atau
e. Masyarakat.
(2) Perlindungan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a dilakukan oleh Kementerian atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
(3) Dalam melakukan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib:
a. menyediakan sumber daya; danb. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 4
(1) Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi.
(2) Advokasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk:
a. konsultasi hukum;b. mediasi; dan/atau
c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
(4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh janji para pihak.
(5) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad c dapat berupa pemberian kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menerima penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata perjuangan negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Pasal 5Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya.
Pasal 6Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan peran utamanya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh administrator jenderal terkait.
Pasal 7Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian share Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu kami bagikan. Semoga bermanfaat
0 Komentar untuk "Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Guru"