Warta Dapodik 2 Mekanisme Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Tahun 2015 Yang Harus Dipatuhi

Rabu, 25 Juni 2014

Penyaluran Tunjangan profesi Guru masih banyak menyisakan masalah, yang sering terjadi yaitu keterlambatan dalam penyaluran ke rekening para guru yang berhak mendapatkan dana ini.

Mulai tahun 2015 ini pemerintah mencoba memperbaiki mekanisme penyaluran dana tersebut dengan dua cara yaitu:

Pertama; mekanisme dalam APBN bagi guru bukan PNS.
Kedua; Mekanisme dana transfer dalam APBD bagi guru PNS Daerah.

Dasar hukum penyaluran TPG PNS Daerah dan TPG Bukan PNS tahun 2015 yaitu Peraturan Presiden nomor 162 tahun 2014 perihal Rincian APBN tahun anggaran 2015. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.07/2014 perihal Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dan Desa, dan PMK nomor 241/PMK.07/2014 perihal Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tujuan pertolongan TPG PNS Daerah untuk meningkatkan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas berdasarkan amanat UU Guru dan Dosen. Antara lain, mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Juknis Penyaluran TPG PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah menjelaskan, transfer dana TPG PNS Daerah dari kas negara ke kas tempat dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap triwulan.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, kondisi guru bukan PNS sangat jauh berbeda dengan guru PNS tempat yang tersebar di 34 provinsi, dan 511 kabupaten kota di Indonesia.

Sebanyak 775.376 guru PNS Daerah atau 78 persen dari 990.482 total guru yang menjadi sasaran penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah masih belum mendapatkan TPG PNS Daerah.

"Padahal, mereka telah mendapatkan SKTP Guru PNS Daerah bersamaan dengan akseptor tunjangan guru bukan PNS," kata Sumarna, Kamis (2/4).

Menurut dia, TPG merupakan hak guru dalam melakukan peran profesionalnya dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 perihal Guru dan Dosen pasal 16 ayat 2 menyebutkan, guru yang telah memiliki akta pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.

Hingga informasi ini kami sampaikan, dana TPG untuk para guru non PNS informasinya telah disalurkan ke rekening milik guru bersangkutan, hal ini dilakukan alasannya yaitu dan sertifikasi untuk guru non PNS dilakukan secara terpusat, tidak melalui transfer tempat terlebih dahulu.

Semoga dengan upaya ini, dongeng mengenai keterlambatan dana sertifikasi tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang yang telah membuat susah para guru.